Wednesday, May 30, 2007

INSIDEN SUTIYOSO

Berita seputar didatanginya Sutiyoso (Gubernur DKI) oleh PAustralian Federal Police (AFP) menjadi isue sensitif antara pemerintah RI dengan Australia. Insiden "penggerebekan" itu terjadi di Hotel tempat Sutiyoso menginap saat melakukan kunjungan kerja di New South Wales Australia, Selasa 29 Mai 2007. Sutiyoso yang saat itu (jam 16.30 waktu Australia) sedang istirahat dikamarnya tiba-tiba di datangi AFP untuk dimintai keterangan dan diminta hadir dalam sidang pengadilan seputar kejadian di Timor- Timor pada tahun 1975 yang menewaskan 5 jurnalis Australia. kala itu Sutiyoso memang pernah bertugas di Timor-timor.
Tampaknya Sutiyoso marah besar atas kejadian ini. Sutiyoso menolak untuk menandatangani dokument yang diberikan anggota AFP dan langsung meninggalkan Australia pada hari itu juga, sebagai ungkapan protes dengan pemerintah Australia atas insiden ini.
Insiden Sutiyoso ini banyak mendapat perhatian berbagai kalangan dan menjadi isue hangat yang menghiasi halaman media nasional. Banyak fihak yang memprotes tindakan anggota AFP. Departemen Luar negeri pun tengah melakukan klarifikasi dengan Australia atas insiden itu. Tiba-tiba rasa nasionalisme bergairah di banyak dada bangsa Indonesia. Terutama para polistisi yang berada di Senayan sangat aktif protes dengan pemerintah Australia atas kejadian itu. Ya.. nasionalime yang ditampilkan banyak kalangan itu sangat indah dan cukup mengharukan.
Memang layak jika darah nasionalisme kita mendidih melihat ada anak bangsa yang dizalimi di negara lain. Dalam konteks ini kebetulan Sutiyoso yang terkena. Sutiyoso yang merupakan orang "terkenal" pastilah akan dengan sangat mudah diekspose media. Pertanyaannnya apakah jika kejadia seperti ini jika menimpa anak bangsa dari kalangan biasa, seperti para TKW misalnya, akan menjadi isue hangat nasional?..
Pasti Pemerintah Australia mempunyai payung hukum saat "menggerebek" Sutiyoso. Dasar hukum itu adalah Australia telah meratifikasi Perjanjian Stauta Roma 1998 yakni memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku dan penjahat HAM . Sementara Indonesia belum meratifikasi.
Nasionalime memang hal baik yang harus dimiliki segenap komponen bangsa. Tetapi nasionalisme seharusnya juga ditempatkan secara proporsional kepada isue apapun baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nada protespun layak kita alamatkan kepada pemerintah Australia lewat jalur diplomatik. Tidak dengan jalan aksi turun kejalan dan berlaku anarkis. Karena hal ini lah yang biasannya dilakukan jika gelora nasionalisme terbakar jika bersinggungan antara Indonesia dan Australia.

Read More......

Thursday, May 24, 2007

PREMANISME BERKEDOK ORMAS

Premanisme berkedok Ormas (organisasi kemasyarakatan) makin marak berkembang bak jamur dimusim hujan. Jakarta yang menjadi kota multi etnis tentu manjadi lahan subur untuk melebarkan sayap para preman berkedok Ormas. Tampaknya isu yang melatarbelakangi terbentuknya Ormas berbasis etnis hanya untuk menjaga eksistensi kelompok tertentu dan penguasaan suatu daerah. Selalu saja yang dikedepankan dalam setiap aktifitas Ormas berbasis kedaerahan adalah fanatisme yang berlebihan dan egoisme lokalitas. Hal inilah yang dapat memupuk dan menjadi pemicu tindakan-tindakan anarkis .
Potret Ormas yang berbasis etnis memang terbilang miring . Dilihat dari aktifitas Ormas tersebut nyata benar bahwa eksistensi dan penguasaan wilayah menjadi hal utama yang mengemuka. Untuk skala kecil , lahan parkir menjadi incaran penguasaan daerah dari Ormas berbasis kedaerahan. Untuk menguasai lahan parkir ini kadang cara-cara kekerasan menjadi solusi utamanya. Contoh terakhir adalah perebutan lahan parkir di Pasar Kebayoran Lama Selasa 22 Mai lalu antara Ormas FBR (Forum Betawi Rempug) dan IKB (Ikatan Keluarga Betawi). Keributan ini menyebabkan tewasnya 2 orang dari kelompok FBR. Akibat keributan ini aktifitas pasar menjadi terganggu dan aksi pamer kekuatan kedua kelompok semakin menjadi. Untungnya polisi sigap membendung pamer kekuatan ini hingga tidak terjadi bentrokan yang lebih jauh lagi. Dari ilustrasi kejadian itu jelas kepentingan ekonomi menjadi pendorong lahirnya ormas berbasis kedaerahan. Tak dipungkiri banyak juga aktifitas sosial dilakukan ormas-ormas ini. Jika "ditimbang", tampaknya kepentingan penguasaan atas area yang mempunyai manfaat ekonomislah yang selalu menjadi prioritas eksistensi Ormas tipe ini, sedangkan aktifitas sosial hanyalah gimmic dan kedok kamuflase aktifitas nya.
Pemerintah melalui Departemen Pertahanan dan Departemen Dalam negeri harus lebih ketat lagi memproses izin-izin Ormas seperti ini. Malah jika dirasa aktifitas Ormas berbasis kedaerahan dirasa tidak bermanfaat maka langkah yang terbaik adalah membekukan izin mereka, dan melarang aktifitasnya. Polisi pun harus aktif mengawasi sepak terjang para Ormas-Ormas yang masuk dalam kategori ini. Karena lagi-lagi masyarakat yang akan menjadi korban, paling tidak masyarakat merasa hidup dijaman sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan. Padahal kita hidup di jaman modern dimana sekat-sekat pemisah manusia dari unsur SARA semakin hilang.

Read More......

Wednesday, May 23, 2007

SATRIA ITU BERNAMA AMIN RAIS


Foto: Asiaweekmegazine
AMIEN RAIS

Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Mungkin filosofi itu yang melekat di sanubari seorang Amien Rais. Siapa tak kenal sepak terjang beliau baik sebagai seorang akademisi maupun sebagai seorang tokoh politik. Banyak kisah Amien Rais yang telah terdokumentasikan oleh publik. kali ini Amin pun melakukan pembelajaran terhadap bangsa ini tentang kejujuran. Amien mengakui telah menerima aliran dana nonbudjeter DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) yang waktu itu dipimpin Rohmin Dahuri untuk kepentingan kampanye pada pemilu Pilpres 2004 lalu. Kasus DKP memang sedang hangat-hangatnya menjadi sorotan publik karena dana nonbudgeter DKP ini telah mengalir kemana-mana yang terindikasikan suatu tindakan korupsi karena mengunakan keuangan negara bukan pada tempatnya. Kasus DKP inilah yang menyeret Rohmin Dahuri ke meja hijau sebagai tersangka korupsi dana nonbudgeter DKP ini. Dalam persidangan, Rohmin membuka tabir aliran dana DKP. Ia memaparkan kemana saja dana itu disalurkan . Bukti-bukti akan aliran dana itu tercatat lengkap oleh Rohmin . Bukti inilah yang kemudian membuat kebakaran jenggot banyak politisi di negeri ini.
Yang menarik, ternyata aliran dana itu pun hinggap ke pada para peserta kontestan dalam Pemilu Pilpres 2004. Data yang beredar di publik (liputan.6.com) bahwa tim sukses Amien Rais menerima dana Rp 400.000.000, Mega Center menerima dana Rp 208.000.000,tim sukses SBY-Jk menerima Rp 387.000.000, Blora Center menerima Rp 40.000.000, tim sukses Wiranto Rp 20.000.000. Aliran dana inilah yang menjadi bola panas yang menggelinding hingga menjadi komoditas isu politik nasional. Karena jika benar maka para penerima dana ini pun bisa dijebloskan kedalam penjara karena melanggar undang-undang pemilu . Bahkan Presiden yang sekarang berkuasa pun dapat digulingkan kekuasaannya karena Undang-undang Pemilihan Presiden jelas menyebutkan bahwa jika terbukti menerima dana pemerintah, para calon presiden bisa dipenjara maksimal dua tahun penjara dan batal menjadi presiden.
Terlepas benar atau tidaknya aliran dana non budjeter DKP yang hinggap pada para politisi itu, biarlah waktu yang menjawabnya lewat proses pengadilan. Yang pasti langkah Amien Rais yang jujur menyuarakan nuraninnya dan mengakui kalau tim suksesnya menerima aliran dana itu merupakan sikap kesatria. Kejujuran seperti ini sangat langka dan mahal sekali hargannya. Pastilah Amien telah mempunyai hitung-hitungan nya sendiri. Reputasi yang menurun atau bahkan hukuman bui bisa diterima Amien atas kejujuran tersebut. Simpati atas sikap Amien layak kita berikan kepada tokoh reformasi Amien Rais.
Selama berjuang Sang Kancil..!!!

Read More......

RAPOR MERAH POLISI

Polisi tembak penjahat sudah biasa. Polisi tembak polisi baru luar biasa. Inilah faktannya. Kembali Rapor merah ditunjukan personil Polisi. Selama tahun 2007 ini telah terjadi beberapa kasus polisi tembak polisi . Adalah Mantan Kasat Lantas AKP Rony Pasaribu menembak mantan anak buahnya Briptu Hidayat hingga tewas. Usai menembak, AKP Rony melakukan bunuh diri dengan menyarangkan peluru kediri sendiri hingga tewas.Kejadia ini berlangsung di Hotel Asmat, Merauke, Papua, Selasa 22 Mai 2007.
Semenjak Januari hingga Mai 2007 saja telah terjadi beberapa kali polisi melakukan kesalahan fatal mengumbar pelurunya hingga menyebabkan kematian baik kepada rekan polisinya atau non polisi. Kejadian itu diataranya terjadi di Semarang 13 Maret 2007 , Briptu Hance menembak atasannya Wakapolwil Semarang AKBP Lilik Purwanto hinga tewas. Selain menembak rekannya sesama polisi, ada juga kejadian akibat kelalaian penggunaan senjata oleh polisi seperti yang terjadi di Surabaya 2 Mai 2007 Briptu Deny Bagus Harioyono menembak istrinya, yang lebih heboh lagi terjadi di Bekasi, 28 Agustus 2007 Anggota Polres Bekasi Timur Aipda Sahudin Debatara Simamora menembak mati istrinya, Kapten CAJ Adiana Siringgo-Ringgo, setelah menembak, Sahudin lalu mencoba bunuh diri tapi gagal.
Tentu ada sederet kasus serupa yang terjadi melibatkan oknum polisi akibat kelalaian pengunaan senjata api. Insiden penembakan yang dilakukan polisi ini membuktikan adannya masalah di tubuh Polri. Dengan kata lain ada sistem yang tidak berjalan.
Banyak kritik diarahkan kepada Polri untuk menarik senjata yang berada di tangan personil polisi. Tentu ini bukan solusi yang tepat. Janggal juga polisi bertugas tanpa membawa senjata. Senjata adalah alat pengamanan dan pertahanan saat melakukan tugas di lapangan. Jika Indonesia sudah mampu menekan angka kriminalitas berada di titik nol, barulah polisi tidak perlu membawa senjata. Fakta dilapangan bahwa tingkat kriminalitas makin tinggi di Indonesia, apalagi salah satu faktor maraknya aksi kriminalitas adalah masalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang masih akrab dengan kebanyakan rakyat. Nah disinilah peran polisi sangat diperlukan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
Polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat memang mempunyai tugas yang teramat berat. Tekanan tugaspun bisa menjadi faktor pemicu tindakan Personil polisi diluar kendalinya. Apalagi Polisi mempunyai senjata ditangannya, jika ada faktor pemicu yang mengakibatkan kontrol polisi melemah maka akan sangat mungkin senjata itu menjadi sesuatu yang digunakan untuk memecahkan masalah.
Sepertinya Polri tidak cukup hanya sekedar melakukan tes psiqologi untuk menentukan layak tidaknya personil polisi mengenggam senjata. Terpenting adalah Polri melakukan pembenahan menyeluruh terutama sistem perekrutan , sistem pendidikan dan pembinaan.

Read More......

Monday, May 21, 2007

EKSEKUSI LAHAN MERUYA DITUNDA

Lahan seluas 43 hektar yang dihuni 21.000 jiwa di kawasan Meruya Selatan yang rencananya akan di eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 21 Mai hari ini, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Keputusan penundaan ini disambut suka cita ribuan warga . Sebelumnya warga Meruya malah telah siap melakukan perlawanan fisik, bahkan warga sudah mulai melakukan persiapan untuk menutup semua akses jalan yang menuju Meruya dalam upaya menghalangi petugas yang akan menjalankan eksekusi.
2 minggu terakhir kasus sengketa lahan antara warga Meruya Selatan vs PT Porta Nigra memang menghangat dan banyak mendapat perhatian berbagai fihak. Penundaan eksekusi ini bukan berarti masalah ini selesai. Penyelesaian secara hukum masih terus diupayakan antara fihak-fihak yang bertikai. Walaupun sebenarnya secara hukum PT Porta Nigra telah memenangkan perkara ini lewat putusan Mahkamah Agung.
Masing-masing fihak memang mempunyai bukti-bukti atas kepemilikan lahan di Meruya. Warga dan Pemda mempunyai sertifikat tanah yang sah, sementara kepemilikan lahan oleh PT Porta Nigra berdasarkan girik.Terlepas siapa yang nantinya akan dimenangkan oleh putasan pengadilan atas kepemilikan lahan ini, tentunya penundaan eksekusi merupakan keputusan yang arif. Karena jika eksekusi jadi dilaksanakan tentunya akan ada bentrok fisik yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa. Karena warga Meruya telah bertekat all out untuk mempertahankan wilayahnya, sementara aparat juga melaksanakan tugas atas putusan pengadilan dan ini legal.
Pastilah akan membutuhkan waktu yang panjang lagi untuk melanjutkan proses hukum atas sengketa tanah ini. Dibutuhkan kesabaran dan kearifan berbagai fihak yang terlibat dalam masalah ini. Legitimasi hukum memang harus ditegakan, namun humanisme juga wajib menjadi pertimbangan untuk melaksanakan proses hukum nantinnya.

Read More......

9 TAHUN REFORMASI


H.M Soeharto

Tepat hari ini 21 Mai, 9 tahun yang lalu, Soeharto turun tahta. Jabatan presiden yang dipegangnya selama 32 tahun berakhir yang ditandai dengan pidato pengunduran dirinya. Tanggal lengsernya Soeharto ini diperingati sebagai peringatan reformasi karena mundurnya Soeharto sebagai presiden adalah menjadi moment terpenting dalam sejarah reformasi di tanah air.
9 tahun berlalu, semenjak reformasi bergulir Indonesia telah berganti presiden 4 kali, Sejak dilimpahkan jabatan presiden dari Soeharto ke Habibie, Lalu lewat pertarungan dramatik di Sidang Umum MPR, Gus Dur terpilih sebagai presiden . Hanya menjabat 2 tahun kemudian Gus Dur dilengserkan parlement dan digantikan Megawati yang waktu itu menjabat wakil presiden. Melalui pemilu 2004 yang merupakam pemilu presiden secara langsung akhirnya mengukuhkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI yang ke 5 .
Gerakan reformasi berhasil merubah ”wajah” Indonesia menjadi negara yang terbuka, yang tidak elergi terhadap kritik dan demonstrasi. Indonesia menjelma menjadi negara demokrasi. Hal inilah yang menjadi kebanggaan dari bergulirnya reformasi selama ini. TIDAK untuk hal lainnya. Kondisi ekonomi yang belum pulih semenjak krisis ekonomi, kesenjangan sosial yang masih mencolok, penegakan hukum yang jalan ditempat, korupsi yang masih menjadi budaya menjadi momok menakutkan pasca reformasi bergulir.
Sejatinya bukan hal inilah yang menjadi tujuan reformasi. Hakekatnya reformasi merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nyatannya sampai hari ini masih banyak keadaan yang belum berubah terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok keseharian rakyat banyak. Masih banyak rakyat yang tidak bisa makan akibat miskin, masih terdengar jerit buruh yang di PHK dan tidak mendapatkan upah yang layak, masih banyak rakyat meninggal karena sakit yang tak terobati akibat tak tersentuh rumah sakit, masih banyak para pemuda yang telah menamatkan pendidikannnya namun masih menganggur, masih banyak pungli yang makin terang-terangan disekitar kita, masih banyak anak-anak berkeliaran di jalan-jalan untuk mengemis, masih banyak dan masih banyak lagi hal lainnya yang belum juga berubah.
Tentu sudah banyak hal yang dilakukan para pemimpin negara pasca lengsernya Soeharto, namun belum juga mampu membuat rakyat tersenyum dalam menjalani harinnya. Masih terlalu berat luka yang hinggap di bumi pertiwi ini. Untungnya rakyat Indonesia di anugerahi kesabaran yang tak terhingga untuk menunggu perubahan itu. Rakyat masih tetap memaksa senyum nya keluar walaupun keadaan sudah tak mewajibkan mereka tersenyum. Akan kah kesabaran ini bertahan?

Read More......

Tuesday, May 15, 2007

TRAGEDI KEMANUSIAAN

Lagi peristiwa mengenaskan terjadi di negeri ini. Senin 14 Mai 2007 kemarin di Kampung Cilangkaraya, Desa Sirna Jaya, Bekasi , Sepasang suami istri Somad (30) dan Titi (40) menempuh Jalan pintas menghabisi hidupnya dengan jalan gantung diri. Kemiskinan, ketidakberdayaannya menghadapi himpitan ekonomi diduga menjadi motifasi mereka menyerah melawan takdir. Tayangan gambar di televisi tentang peristiwa ini sangat jelas bahwa alasan kuat mengakhiri hidup pasangan ini karena ketakberdayaan mereka menghadapi kerasnya hidup. Rumah petak seadannya yang jauh dari layak menjadi potret kuat kemiskinan yang melilit kehidupan mereka.
Tragis,... mereka yang hidup tak jauh dari ibu kota negara yang menjadi pusat ekonomi nasional mengalami nasib seperti ini. Sulit rasannnya menbayangkan percakapan terakhir pasangan ini sebelum mengantungkan diri mereka hingga merenggang nyawa. Mereka mati dalam keadaan lapar, mereka mati dalam keadaan frustasi , mereka tak sanggup lagi menahan kemiskinan yang melekat di kesehariannnya. Orang boleh mencibir tindakan mereka, yang cengeng melawan hidup. Tetapi ini adalah pilihan.Pilihan yang tentu nya salah dari paradigma apapun yang berlaku di dunia. Bagi saya ini adalah tragedi kemanusiaan. Ya tragedi kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Dimana kelaparan, kemiskinan ternyata masih banyak menyelimuti kebanyakan rakyatnya.
Mungkin Somad dan Titi adalah bagian dari rakyat Indonesia yang cengeng. Yakinlah jika kondisi seperti ini masih terus berlangsung , akan kembali bermunculan rakyat-rakyat yang cengeng, yang memilih mengakhiri hidup karena menyerah dengan keadaan.

Read More......

Monday, May 14, 2007

LARANGAN PENGGUNAAN VOORIDJER, SIRINE,LAMPU ISYARAT BAGI KENDARAAN PRIBADI

Pengendara di Jakarta tak lagi diperbolehkan menggunakan vorrijder (pengawalan polisi), sirene,dan lampu isyarat. Mulai hari ini,Senin 14 Mai 2007 Polda Metro Jaya akan menertibkan pelanggaran penggunaan ketiga hal tersebut.
Penggunaan voridjer, sirene,lampu isyarat yang akhir-akhir ini makin marak digunakan para pengendara yang bukan semestinya yang terkadang malah membuat gangguan kenyamanan pengguna jalan lainnnya. Kebanyakan para pengendara yang mengunakan ketiga hal itu untuk sekedar gengsi-gengsian misalnya digunakan untuk mengawal kendaraan pengantin, konvoi kendaraan tidak resmi , Pengawalan para "bos", dan lain nya yang sering kita jumpai hampir setiap hari di jalan ibu kota ini. Padahal ada payung hukum yang mengatur penggunaan hal itu.
Peraturan pemerintah (PP) nomor 43/1993 dan PP nomor 44/1993 mengatur bahwa kendaraan yang diperbolehkan menggunakan sirine dan lampu isyarat adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugas,termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan jenazah,kendaraan petugas penegak hukum tertentuyang sedang melaksanaan tugas,kendaraan petugas pengawal kepala negara ataupemerintahan asing yang menjadi tamu negara. Kendaraan yang juga diperbolehkan menggunakan lampu isyarat warna kuning yaitu, kendaraan yang diperbolehkan untuk membangun,merawat ataumembersihkan fasilitas umum, untuk menderek kendaraan,kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun,libah bahan berbahaya, peti kemas dan alat berat.
Selain itu yang takalah maraknya adalah penggunaan nomor polisi kendaraan pribadi yang menggunakan kode khusus instasi seperti penggunaan kode khusus untuk polisi dan militer atau instansi pemerintahan. Biasanya kode instansi yang sering digunakan nomor polisi kendaraan pribadi itu adalah BP (polisi), BD (TNI-AD), BL (TNI-AL), BU (TNI-Udara), BS (instansi pemerintah). Alasan para penggunana nomor polisi dengan kode khusus ini biasannya seragam yakni keamanan selama mengendara. Karena plat khusus ini dianggap "sakti" dari razia polisi lalu lintas dan juga ditakuti para pelaku kriminal jalan raya.
Yang menjadi pertannyaan adalah, bagaimana dengan mudahnya kendaraan pribadi itu bisa memiliki plat nomor khusus?
Jawabnya tentu kita sudah sama-sama tahu!

Read More......

SENGKETA TANAH YANG ANEH.

Kasus sengketa tanah yang aneh terjadi di Meruya Selatan,Jakarta Barat. Tanah seluas 43 ha yang telah ditempati warga meruya selama ini, tiba-tiba jatuh kepemiliknnya ke tangan PT Porta Nigra melalu keputusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 1 Mai 2007. Bahkan untuk menindaklanjuti keputusan kasasi ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melakuka eksekusi tanggal 21 Mai nanti.Sengketa antara warga Meruya dan PT Porta Nigra ini, menjadi perhatian media, bahkan kalangan dewan pun tak kalah sigap menanggapi kasus ini. Sengketa tanah ini memang aneh pasalnya warga selama ini mengaku tidak pernah punya sengketa dengan siapapun. Bahkan tidak juga membeli tanah dari PT Porta Nigra,namun tiba-tiba saja kawasan itu yang ditempati hampir 5000 KK atau sekitar 21.000 warga akan dieksekusi berdasarkan putusan MA. Tidak hanya tanah milik warga, tanah milk negara yang di atasnya terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosialpun masuk dalam rencana eksekusi.
Suasana di Bilangan MeruyaSelatan menjelang eksekusi semakin memanas karena warga telah bertekad mempertahankan hak miliknya dengan jalan apapun termasuk melakukan perlawanan fisik. Di seputaran Meruya kini ramai dijumpai poster dan spanduk yang bertuliskan penentangan terhadap eksekusi. Setiap malam warga bergilir melakukan siskamling dengan dilengkapi senjata tajam untuk menghindari penyusup ke wilayah yang sedang bersengketa ini. Bahkan jika sampai eksekusi terlaksana, warga akan melakukan blokir seluruh ruas jalan yang akan menuju lokasi . Selain kesiapannnya melawan secara fisik untuk mencegah eksekusi, warga Meruya pada hari ini, Senin 14 Mai juga sudah melakukan pendaftaran untuk melakukan gugatan balik atas putusan kasasi MA yang memenagkan PT Porta Nigra ke PN Jakarta Barat. Hari ini juga komisi II DPR-RI akan memanggil fihak-fihak yang bertikai untuk menegetahui kronologis sengketa tanah ini.
Terlepas siapa yang paling berwenang atas lahan di Bilangan Meruya Selatan itu, keputusan hukum seyognyanya memang harus ditaati oleh siapapun di negeri ini. Namun untuk menunda eksekusi juga harusnya menjadi prioritas utama bagi aparat hukum karena sengketa ini melibatkan ribuan warga pasti sangat besar dampaknya jika eksekusi tetap dilaksanakan. Persoalan seperti ini memang kerap terjadi di negeri ini. Namun kejadian kali ini memang nampaknya nyata anehnya karena warga yang punya sertifikat tanahpun lahannya tak luput dieksekusi. Sertifikat milik warga tentu terjamin keasliannya karena terbukti banyak warga yang telah menjaminkan sertifikat itu ke bank. Selain itu, warga juga membayar PBB atas kepemilikan lahan mereka. Inilah yang menjadi pangkal keanehan sengketa tanah ini. Kalau memang tanah ini dalam status sengketa di pengadilan, kenapa bisa terbit sertifikat tanah warga. Tentu dalam kasus ini kembali menjadi bukti bobrok nya sistem penerbitan sertifikat. Pungli bukan sesuatu yang aneh dalam pengurusan sertifikat. Mungkin "Pungli" inilah yang menjadi benang merah dari carut-marutnya sengketa tanah di Meruya, bahkan di manapun di bumi Indonesia.

Read More......

Saturday, May 5, 2007

ANAK MAKIN AKRAB DENGAN BUDAYA KEKERASAN

Belum usai pemberitaan tentang kekerasan yang terjadi di IPDN hingga menewaskan praja Cliff Muntu yang dianiaya seniornya. Kejadian serupa juga terulang.Kali ini yang menjadi korban dan pelakunya adalah anak dibawah umur. Adalah Edo Rinaldosiswa kelas II SD Santa Maria di bilangan Pondok Banbu, Jakarta Timur diduga tewas dikeroyok empat teman sebaya di sekolahnya Sabtu 28 April lalu.Seorang pelakunya adalah siswa kelas IV SD, sedangkan tiga lainnya adalah perempuan.Bergidik rasannya roma ini mendengar berita itu.Sulit rasannya diterima akal, jika anak-anak ternyata sudah sedemikian akrabnnya dengan budaya kekerasan.
Kematian Edo tidak bedannya dengan kematian Cliff Muntu. Mereka Tewas karena kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan.Kejadian ini memberi gambaran bahwa kekerasa memenag sudah mengakar dan membumi di negeri ini, kapanpun dan dimanapun kekerasan dapat terjadi. Budaya kekerasan yang terjadi pada anak-anak tentunya tidak terlepas dari peranserta orang dewasa yang mempopulerkan budaya ini.
Prilaku orang dewasa yang sering mengumbar kekerasan tanpa disadari akan mudah terekam oleh ingatan anak. Karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat.
Tak dapat disangsikan pengaruh media terutama televisi yang memepertontonkan kekerasan kadang tanpa tedeng aling-aling yang paling mudah untuk dijadikan refrensi anak dalam mempraktikan budaya kekerasan. Karena televise lah media yang paling dekat dengan anak. Dengan kejadian ini, perlu kirannya para pengelola televisi menelaah lagi segala tayangan yang dapat menyuburkan budaya kekerasan untuk di review jam tayangnnya atau malah televisi mengharamkan tayangan yang berbau kekerasan. Semata-mata hal ini adalah sebagai rasa tanggung jawab media kepada publik atas efek tayangan yang langsung atau tidak langsung terjadi di masyarakat.
Tentu bukan hanya media yang mempunyai tanggung jawab moral. Akan tetapi kontribusi semua kalangan sangat dibutuhkan untuk mengikis segala hal segala hal yang dapat menyuburkan budaya kekerasan agar kekerasan tidak lagi membumi di negeri ini.
Sekali lagi kejadian tewas nya Edo membuka mata kita bahwasanya kekerasan sudah terlalu dalam bersemayam dalam budaya Indonesia. Padahal bangsa ini dikenal dengan keramahan dan keindahan senyum penduduknya.

Read More......

INDONESIA MASUK GUINNESS BOOK OF RECORD

Nampaknya Museum Rekor Indonesia (MURI) yang dikomandoi Jaya Suprana kalah cepat oleh FAO untuk mencatatkan prestasi Indonesia sebagai Negara penghancur hutan tercepat. FAO badan dunia yang menagani masalah pangan dan pertanian, mengumumkan laju penghancuran hutan di Indonesia pada 2000-2005 merupakan yang tercepat didunia.Setiap tahun rata-rata 1,871 juta hektar hutan hancur, atau 2% dari luas hutan yang tersisa 88,495 juta pada tahun 2005.
Data yang dikeluarkan FAO akan dipergunakan oleh lembaga otorotas pemecah rekor Guinness World Record untuk mencatat Indonesia sebagai Negara penghancur hutan tercepat 2008, yang akan diluncurkan September 2007. Bahkan Greenpeace sudah menerima duplikat rencana serifikasi rekor dunia Guinness.
Menyusul Indonesia, diperingkat ke 2 adalah Zimbabwe dengan tingkat kehancuran hutan 1,7% per tahun.Angka rata-rata kehancuran hutan Zimbabwe seluas 313.000 hektar per tahun dengan luas hutan tersisa 17,54 juta hektar pada 2005. Untuk peringkat ke 3 ditempati Myanmar dengan 1,4% dari luas hutan tersisa 32,222 juta hektar pada 2005 dengan laju rata-rata kehancuran setiap tahunnya mencapai 466.000 hektar.
Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) mempertanyakan validitas data FAO ini.Nada serupa juga disampaikan Departemen Kehutanan (Dephut) yang mengomentari bahwa penilaian FAO ini sebagai tindakan untuk menjelek-jelekan nama Indonesia dimata dunia.
Memang data ini layak diperdebatkan, darah nasionalisme kita pun pasti akan membara jika predikat yang jelek tentang Indonesia muncul di mata dunia. Namun kenyataan nya memang kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah terutama akibat penebangan liar yang mengedepankan kepentingan komersil sebagian kelompok.Banyaknya bencana banjir dan tanah longsor menjadi salah satu buktinyata tentang menghilangnya hutan di negeri ini. Pemerintah sepntasnya juga mendengarkan saran LSM WALHI yang menyerukan agar menunda selama 15 tahun penebangan hutan. Karena jeda waktu itu dapat memberikan masa tumbuh hutan di Indonesia. Ayo selamatkan hutan kita!!!!

Read More......

Thursday, May 3, 2007

RESHUFFLE KABINET TINGGAL MENGHITUNG HARI

Reshuffle kabinet nampaknya hanya tinggal menghitung hari, malah kemungkinan hanya dalam hitungan jam Presiden SBY akan segera mengumumkannya. karena SBY sendiri telah mengeluarkan pernyataan reshuffle akan dilakukan awal Mai. Malah hari ini SBY lewat Jubir nya Andi Malaranggeng melarang para pembantu presiden ini keluar kota seperti yang dimuat detik.com. Semakin meruncing nama-nama menteri yang akan akan "tergusur" dalam kabinet Indonesia Bersatu.Menteri yang mengalami gangguan kesehatan diindikasikan kuat pasti akan diganti yakni Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf, Meneteri Agama Maftuh Basyum,dan kemungkinan juga Menhan Juwono Sudarsono.Untuk ketiga nama menteri yang mengalami sakit ini, para politis dan masyarakat nampaknya ma'lum adannya.
Namun berbeda untuk menteri yang lainnnya.Para pembantu presiden yang masuk bursa akan dicopot dari jabatannnya adalah: Mensegneg Yusril Ihza Mahendra, Menkum HAM Hamid Awaludin, Menkokesra Abu Rizal Bakrie,Menneg BUMN Sugiharto, Menhub Hatta Radjasa,Menpora Adi Yaksa Daud, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saefullah Yusuf, Menakertrans Erman Suparno, Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari, Mensos Bachtiar Chamsyah.dari nama-nama menteri yang yang beredar ini,nampaknya menempati post-post yang signifikan. Dan umumnya nama-nama ini mempunyai basis politik yang kuat. Apakah nantinya reshuffle kabinet benar murni untuk meningkatkan kinerja kabinet apakah hanya untuk kepentingan politik sesaat. Terutama kepentingan politik menjelang pemilu yang tinggal 2 tahun lagi. Pastinya banyak menteri yang deg-degan mendengar pengumuman reshuffle oleh presiden.Dan para calon pengganti menteri pun takalah deg-degannya juga menunggu kursi empuk dikabinet.

Read More......

PERSOALAN KLASIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN NASIONAL

Tanggal 2 Mai Rabu kemarin, adalah hari pendidikan nasional. Dan ternyata masih saja dunia pendidikan Tanah Air Hari mengalami masalah yang sama dari tahun ketahunnya. Persoalan yang paling klasik adalah kurikulum yang selalu berubah-ubah dan kurangnya anggaran yang disiapkan pemerintah.
Presiden SBY saat kampanye Pilpres lalu pun menjanjikan akan menaikan anggaran pendidikan, toh kenyataan nya sampai saat ini janji itu masih belum terwujud. Memang ada peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, namun praktiknya anggaran itu belum juga terealisasi padahal Mahkamah Konstitusi sudah mengesahkan keputusan itu pada uji materi undang-undang pendidikan.
Memang issue seputar dunia pendidikan menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk menarik simpati massa saat kampanye. Selalu didengungkan tentang kenaikan angaran pendidikan, kesejahteraan guru, Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri menjadi retorikayang kerap didengungkan para kontestan saat kampanye.Namun kembali janji tingalah janji jauh dari bukti.
Berkaitan dengan angaran, potret muram dunia pendidikan nasional ini tercermin di Jakarta. Menurut Pemda DKI ada sekitar 220 gedung SD dan SMP yang rusak, dan baru 9 sekolah yang diangarkan untuk direnovasi.Bayangkan Ibu Kota Negara saja mempunyai masalah seperti ini, bagaimana dengan daerah –daerah lainnya, apalagi daerah terpencil di bumi pertiwi ini.
Persolan lain yang kembali mengemuka pada peringatan hari pendidikan nasional kali ini, banyak fihak menyoroti tentang keefektipan pelaksanaan ujian nasional. Apakah hanya sistem ini yang dianggap sesuai untuk menentukan kelulusan para siswa untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi.Sistem penilaian yang dianggap tidak transparan,kebocoran dan kecurangan pada pelaksanaan ujian nasional menjadi catatan penting untuk mengkaji keefektipan ujian nasional.Harusnya pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional berani melakukan terobosan untuk mencoba metode selain ujian nasional.
Semoga ditahun-tahun yang akan persoalan klasik itu tidak terdengar lagi, berganti dengan makin membaiknya mutu pendidikan nasional. Amien...

Read More......

MEMBURU KORUPTOR LEWAT GERBANG EKSTRADISI

Setelah melalui proses perundingan yang ukup panjang, Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura akhirnya ditandatangani, Jumat 27 April lalu di Tampaksiring, Bali.Perjanjian ekstradisi ini disambut positif berbagai fihak karena dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk menjangkau para tersangka pelaku kejahatan ekonomi yang di duga banyak bersembunyi di Singapura.
Memang proses perundingan ini berjalan cukup alot dan mandek semenjak dimulainya lagi pada awal 2005 karena perbedaan kepentingan kedua negara.Kemandekan itu dipacu karena Singapura menghkawatirkan isi perjanjian ini membuat negara ini kurang menarik lagi secara ekonomi.Akhirnya keputusan politik sudah diambil kedua Negara.Perjanjian ekstradisi dengan Singapura merupakan babak baru bagi aparat keadilan untuk memanfaatkan momentum ini untuk memburu para tersangka koruptor dan juga mengembalikan asset-aset koruptor itu ke Indonesia.Yang menarik dari isi perjanjian ini adalah dimasukannya 31 jenis kejahatan atau sedikit lebih rendah dari perjanjian serupa yang dibuat Indonesia dengan Australia pada tahun 1994 yang mencakup 33 jenis kejahatan. Ketentuan dalam ekstradisi ini berlaku surut, dengan menggunakan istilah “retrospektif”15 tahun sehingga para koruptor BLBI yang tersangkanya diduga banyak bersembunyi di Singapura dapat segera diekstradisi ke Indonesia.
Bagi Indonesia perjanjian ekstradisi ini sangat penting artinya,jauh lebih berarti dibandingkan dengan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Singapura selama ini takdapat dipungkiri sebagai negara tujuan pelarian buronan koruptor yang memanfaatkan celah hukum untuk berlindung dari kejaran hukum Indonesia.Selama ini para pelaku kriminal itu sulit disentuh oleh pemerintah Indonesia, karena langsung atau tidak langsung pemerintah Singapura sepertinya memberikan kemudahan bagi koruptor ini hidup di Singapura. Salah satu kemudahan itu adalah dengan menunda-nunda persetujuan perjanjian ekstradisi. Hal ini disinyalir karena para pelaku kriminal yang hijrah ke Singapura membawa aset yang cukup banyak. Dengan telah ditandatangani perjanjian ekstradisi, bukan berati hambatan pemulangan koruptor itu selasai, masih banyak celah hukum yang dapat diterobos akal bulus para koruptor, karena kompleksistas masalah hukum yang berbeda pada kedua negara ini.Kita berharap aparat hukum segera tanggap untuk menambal lubang-lubang hukum yang bisa dimanfaatkan koruptor dari proses ekstradisi. Yang takkalah pentinggnya adalah agar aparat tidak mudah lagi diimingi “sogokan” jika para penjahat koruptor itu telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Karena justru disinilah hal rawan itu terjadi, lagi-lagi uang dalam jumlah besar yang selalu jadi senjata para koruptor untuk melakukan kolaborasi dengan aparat menyelamatkan diri dari hukum di Indonesia. Semoga perjanjian ini takternodai oleh sikap tidak professional aparat terkait.Semoga!!

Read More......

SEPARUH NEGERI INI RAWAN MALARIA

Hampir separuh atau sekitar 49,6 % penduduk Indonesia tinggal diwilayah resiko penularan penyakit malaria tinggi.Sebanyak 310 kabupaten terindikasi rawan penularan penyakit malaria. Daerah endemis malaria itu kebanyakan di provinsi Papua,Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.Terutama daerah-daerah yang jauh dari jangkauan, terpencil,tertingal,miskin dan sulit menakses layanan kesehatan. Pernyataan ini diungkapkan Deputi Principle Resipient the Global Fund AIDS Tuberculosis-Malaria (GF-ATM) Dr.Ferdinand J Laihad yang dikutip dari KBN Antara. Masih menurut Ferdinand, jumlah kasus malaria di Tanah Airjuga masih tergolong tinggi yakni sekitar 10 juta kasus klinis dan 3 juta kasus positip pada 2006.
Selama 2006-2007 kejadia luar biasa (KLB) dan peningkatan kasus malaria secara bermakna juga terjadi di delapan kabupaten dibeberapa provinsi termasuk Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, SumateraUtara dan Jawa Tengah.
Data yang diungkapkan Ferdinand tentu saja membuka mata kita bahwa ternyata kita hidup di Negara yang “ kaya akan ancaman”. Bayangkan hampir setengah luasan Negara ini terindikasi rawan epedemi malaria, Sungguh mengerikan ancaman ini, karena serangan malaria dapat menyebabkan kematian.
Ya..di negeri kaya ancaman ini kita hidup. Baru satu data tentang malaria saja sudah membuat saya tercengang akan rawannya tinggal di Indonesia. Belum lagi data-data yang lain yang serupa issue nya tentang kerawanan . Tentang rawan pangan, rawan bencana, rawan korupsi, rawan kecelakaan trnsportasi, rawan ketidak adilan, dan masih banyak kerawanan lainnya yang pastinya secara data akan mempunyai nilai yang tinggi. Faktor alamkah yang menjadi pemicunya?..sepertinya tidak. Keyakinan saya akan kerawanan ini adalah akibat kelalaian penghuni negeri ini. Terutama kelalaian penguasa negeri dari pusat sampai kelevel bawah yang salah merawat negeri nya dan salah mengurus rakyatnya.

Read More......