Berita seputar didatanginya Sutiyoso (Gubernur DKI) oleh PAustralian Federal Police (AFP) menjadi isue sensitif antara pemerintah RI dengan Australia. Insiden "penggerebekan" itu terjadi di Hotel tempat Sutiyoso menginap saat melakukan kunjungan kerja di New South Wales Australia, Selasa 29 Mai 2007. Sutiyoso yang saat itu (jam 16.30 waktu Australia) sedang istirahat dikamarnya tiba-tiba di datangi AFP untuk dimintai keterangan dan diminta hadir dalam sidang pengadilan seputar kejadian di Timor- Timor pada tahun 1975 yang menewaskan 5 jurnalis Australia. kala itu Sutiyoso memang pernah bertugas di Timor-timor.
Tampaknya Sutiyoso marah besar atas kejadian ini. Sutiyoso menolak untuk menandatangani dokument yang diberikan anggota AFP dan langsung meninggalkan Australia pada hari itu juga, sebagai ungkapan protes dengan pemerintah Australia atas insiden ini.
Insiden Sutiyoso ini banyak mendapat perhatian berbagai kalangan dan menjadi isue hangat yang menghiasi halaman media nasional. Banyak fihak yang memprotes tindakan anggota AFP. Departemen Luar negeri pun tengah melakukan klarifikasi dengan Australia atas insiden itu. Tiba-tiba rasa nasionalisme bergairah di banyak dada bangsa Indonesia. Terutama para polistisi yang berada di Senayan sangat aktif protes dengan pemerintah Australia atas kejadian itu. Ya.. nasionalime yang ditampilkan banyak kalangan itu sangat indah dan cukup mengharukan.
Memang layak jika darah nasionalisme kita mendidih melihat ada anak bangsa yang dizalimi di negara lain. Dalam konteks ini kebetulan Sutiyoso yang terkena. Sutiyoso yang merupakan orang "terkenal" pastilah akan dengan sangat mudah diekspose media. Pertanyaannnya apakah jika kejadia seperti ini jika menimpa anak bangsa dari kalangan biasa, seperti para TKW misalnya, akan menjadi isue hangat nasional?..
Pasti Pemerintah Australia mempunyai payung hukum saat "menggerebek" Sutiyoso. Dasar hukum itu adalah Australia telah meratifikasi Perjanjian Stauta Roma 1998 yakni memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku dan penjahat HAM . Sementara Indonesia belum meratifikasi.
Nasionalime memang hal baik yang harus dimiliki segenap komponen bangsa. Tetapi nasionalisme seharusnya juga ditempatkan secara proporsional kepada isue apapun baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nada protespun layak kita alamatkan kepada pemerintah Australia lewat jalur diplomatik. Tidak dengan jalan aksi turun kejalan dan berlaku anarkis. Karena hal ini lah yang biasannya dilakukan jika gelora nasionalisme terbakar jika bersinggungan antara Indonesia dan Australia.
Wednesday, May 30, 2007
INSIDEN SUTIYOSO
Thursday, May 24, 2007
PREMANISME BERKEDOK ORMAS
Premanisme berkedok Ormas (organisasi kemasyarakatan) makin marak berkembang bak jamur dimusim hujan. Jakarta yang menjadi kota multi etnis tentu manjadi lahan subur untuk melebarkan sayap para preman berkedok Ormas. Tampaknya isu yang melatarbelakangi terbentuknya Ormas berbasis etnis hanya untuk menjaga eksistensi kelompok tertentu dan penguasaan suatu daerah. Selalu saja yang dikedepankan dalam setiap aktifitas Ormas berbasis kedaerahan adalah fanatisme yang berlebihan dan egoisme lokalitas. Hal inilah yang dapat memupuk dan menjadi pemicu tindakan-tindakan anarkis .
Potret Ormas yang berbasis etnis memang terbilang miring . Dilihat dari aktifitas Ormas tersebut nyata benar bahwa eksistensi dan penguasaan wilayah menjadi hal utama yang mengemuka. Untuk skala kecil , lahan parkir menjadi incaran penguasaan daerah dari Ormas berbasis kedaerahan. Untuk menguasai lahan parkir ini kadang cara-cara kekerasan menjadi solusi utamanya. Contoh terakhir adalah perebutan lahan parkir di Pasar Kebayoran Lama Selasa 22 Mai lalu antara Ormas FBR (Forum Betawi Rempug) dan IKB (Ikatan Keluarga Betawi). Keributan ini menyebabkan tewasnya 2 orang dari kelompok FBR. Akibat keributan ini aktifitas pasar menjadi terganggu dan aksi pamer kekuatan kedua kelompok semakin menjadi. Untungnya polisi sigap membendung pamer kekuatan ini hingga tidak terjadi bentrokan yang lebih jauh lagi. Dari ilustrasi kejadian itu jelas kepentingan ekonomi menjadi pendorong lahirnya ormas berbasis kedaerahan. Tak dipungkiri banyak juga aktifitas sosial dilakukan ormas-ormas ini. Jika "ditimbang", tampaknya kepentingan penguasaan atas area yang mempunyai manfaat ekonomislah yang selalu menjadi prioritas eksistensi Ormas tipe ini, sedangkan aktifitas sosial hanyalah gimmic dan kedok kamuflase aktifitas nya.
Pemerintah melalui Departemen Pertahanan dan Departemen Dalam negeri harus lebih ketat lagi memproses izin-izin Ormas seperti ini. Malah jika dirasa aktifitas Ormas berbasis kedaerahan dirasa tidak bermanfaat maka langkah yang terbaik adalah membekukan izin mereka, dan melarang aktifitasnya. Polisi pun harus aktif mengawasi sepak terjang para Ormas-Ormas yang masuk dalam kategori ini. Karena lagi-lagi masyarakat yang akan menjadi korban, paling tidak masyarakat merasa hidup dijaman sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan. Padahal kita hidup di jaman modern dimana sekat-sekat pemisah manusia dari unsur SARA semakin hilang.
Wednesday, May 23, 2007
SATRIA ITU BERNAMA AMIN RAIS
Foto: Asiaweekmegazine
AMIEN RAIS
Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Mungkin filosofi itu yang melekat di sanubari seorang Amien Rais. Siapa tak kenal sepak terjang beliau baik sebagai seorang akademisi maupun sebagai seorang tokoh politik. Banyak kisah Amien Rais yang telah terdokumentasikan oleh publik. kali ini Amin pun melakukan pembelajaran terhadap bangsa ini tentang kejujuran. Amien mengakui telah menerima aliran dana nonbudjeter DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) yang waktu itu dipimpin Rohmin Dahuri untuk kepentingan kampanye pada pemilu Pilpres 2004 lalu. Kasus DKP memang sedang hangat-hangatnya menjadi sorotan publik karena dana nonbudgeter DKP ini telah mengalir kemana-mana yang terindikasikan suatu tindakan korupsi karena mengunakan keuangan negara bukan pada tempatnya. Kasus DKP inilah yang menyeret Rohmin Dahuri ke meja hijau sebagai tersangka korupsi dana nonbudgeter DKP ini. Dalam persidangan, Rohmin membuka tabir aliran dana DKP. Ia memaparkan kemana saja dana itu disalurkan . Bukti-bukti akan aliran dana itu tercatat lengkap oleh Rohmin . Bukti inilah yang kemudian membuat kebakaran jenggot banyak politisi di negeri ini.
Yang menarik, ternyata aliran dana itu pun hinggap ke pada para peserta kontestan dalam Pemilu Pilpres 2004. Data yang beredar di publik (liputan.6.com) bahwa tim sukses Amien Rais menerima dana Rp 400.000.000, Mega Center menerima dana Rp 208.000.000,tim sukses SBY-Jk menerima Rp 387.000.000, Blora Center menerima Rp 40.000.000, tim sukses Wiranto Rp 20.000.000. Aliran dana inilah yang menjadi bola panas yang menggelinding hingga menjadi komoditas isu politik nasional. Karena jika benar maka para penerima dana ini pun bisa dijebloskan kedalam penjara karena melanggar undang-undang pemilu . Bahkan Presiden yang sekarang berkuasa pun dapat digulingkan kekuasaannya karena Undang-undang Pemilihan Presiden jelas menyebutkan bahwa jika terbukti menerima dana pemerintah, para calon presiden bisa dipenjara maksimal dua tahun penjara dan batal menjadi presiden.
Terlepas benar atau tidaknya aliran dana non budjeter DKP yang hinggap pada para politisi itu, biarlah waktu yang menjawabnya lewat proses pengadilan. Yang pasti langkah Amien Rais yang jujur menyuarakan nuraninnya dan mengakui kalau tim suksesnya menerima aliran dana itu merupakan sikap kesatria. Kejujuran seperti ini sangat langka dan mahal sekali hargannya. Pastilah Amien telah mempunyai hitung-hitungan nya sendiri. Reputasi yang menurun atau bahkan hukuman bui bisa diterima Amien atas kejujuran tersebut. Simpati atas sikap Amien layak kita berikan kepada tokoh reformasi Amien Rais.
Selama berjuang Sang Kancil..!!!
RAPOR MERAH POLISI
Polisi tembak penjahat sudah biasa. Polisi tembak polisi baru luar biasa. Inilah faktannya. Kembali Rapor merah ditunjukan personil Polisi. Selama tahun 2007 ini telah terjadi beberapa kasus polisi tembak polisi . Adalah Mantan Kasat Lantas AKP Rony Pasaribu menembak mantan anak buahnya Briptu Hidayat hingga tewas. Usai menembak, AKP Rony melakukan bunuh diri dengan menyarangkan peluru kediri sendiri hingga tewas.Kejadia ini berlangsung di Hotel Asmat, Merauke, Papua, Selasa 22 Mai 2007.
Semenjak Januari hingga Mai 2007 saja telah terjadi beberapa kali polisi melakukan kesalahan fatal mengumbar pelurunya hingga menyebabkan kematian baik kepada rekan polisinya atau non polisi. Kejadian itu diataranya terjadi di Semarang 13 Maret 2007 , Briptu Hance menembak atasannya Wakapolwil Semarang AKBP Lilik Purwanto hinga tewas. Selain menembak rekannya sesama polisi, ada juga kejadian akibat kelalaian penggunaan senjata oleh polisi seperti yang terjadi di Surabaya 2 Mai 2007 Briptu Deny Bagus Harioyono menembak istrinya, yang lebih heboh lagi terjadi di Bekasi, 28 Agustus 2007 Anggota Polres Bekasi Timur Aipda Sahudin Debatara Simamora menembak mati istrinya, Kapten CAJ Adiana Siringgo-Ringgo, setelah menembak, Sahudin lalu mencoba bunuh diri tapi gagal.
Tentu ada sederet kasus serupa yang terjadi melibatkan oknum polisi akibat kelalaian pengunaan senjata api. Insiden penembakan yang dilakukan polisi ini membuktikan adannya masalah di tubuh Polri. Dengan kata lain ada sistem yang tidak berjalan.
Banyak kritik diarahkan kepada Polri untuk menarik senjata yang berada di tangan personil polisi. Tentu ini bukan solusi yang tepat. Janggal juga polisi bertugas tanpa membawa senjata. Senjata adalah alat pengamanan dan pertahanan saat melakukan tugas di lapangan. Jika Indonesia sudah mampu menekan angka kriminalitas berada di titik nol, barulah polisi tidak perlu membawa senjata. Fakta dilapangan bahwa tingkat kriminalitas makin tinggi di Indonesia, apalagi salah satu faktor maraknya aksi kriminalitas adalah masalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang masih akrab dengan kebanyakan rakyat. Nah disinilah peran polisi sangat diperlukan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
Polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat memang mempunyai tugas yang teramat berat. Tekanan tugaspun bisa menjadi faktor pemicu tindakan Personil polisi diluar kendalinya. Apalagi Polisi mempunyai senjata ditangannya, jika ada faktor pemicu yang mengakibatkan kontrol polisi melemah maka akan sangat mungkin senjata itu menjadi sesuatu yang digunakan untuk memecahkan masalah.
Sepertinya Polri tidak cukup hanya sekedar melakukan tes psiqologi untuk menentukan layak tidaknya personil polisi mengenggam senjata. Terpenting adalah Polri melakukan pembenahan menyeluruh terutama sistem perekrutan , sistem pendidikan dan pembinaan.
Monday, May 21, 2007
EKSEKUSI LAHAN MERUYA DITUNDA
Lahan seluas 43 hektar yang dihuni 21.000 jiwa di kawasan Meruya Selatan yang rencananya akan di eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 21 Mai hari ini, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Keputusan penundaan ini disambut suka cita ribuan warga . Sebelumnya warga Meruya malah telah siap melakukan perlawanan fisik, bahkan warga sudah mulai melakukan persiapan untuk menutup semua akses jalan yang menuju Meruya dalam upaya menghalangi petugas yang akan menjalankan eksekusi.
2 minggu terakhir kasus sengketa lahan antara warga Meruya Selatan vs PT Porta Nigra memang menghangat dan banyak mendapat perhatian berbagai fihak. Penundaan eksekusi ini bukan berarti masalah ini selesai. Penyelesaian secara hukum masih terus diupayakan antara fihak-fihak yang bertikai. Walaupun sebenarnya secara hukum PT Porta Nigra telah memenangkan perkara ini lewat putusan Mahkamah Agung.
Masing-masing fihak memang mempunyai bukti-bukti atas kepemilikan lahan di Meruya. Warga dan Pemda mempunyai sertifikat tanah yang sah, sementara kepemilikan lahan oleh PT Porta Nigra berdasarkan girik.
Pastilah akan membutuhkan waktu yang panjang lagi untuk melanjutkan proses hukum atas sengketa tanah ini. Dibutuhkan kesabaran dan kearifan berbagai fihak yang terlibat dalam masalah ini. Legitimasi hukum memang harus ditegakan, namun humanisme juga wajib menjadi pertimbangan untuk melaksanakan proses hukum nantinnya.
9 TAHUN REFORMASI
H.M Soeharto
Tepat hari ini 21 Mai, 9 tahun yang lalu, Soeharto turun tahta. Jabatan presiden yang dipegangnya selama 32 tahun berakhir yang ditandai dengan pidato pengunduran dirinya. Tanggal lengsernya Soeharto ini diperingati sebagai peringatan reformasi karena mundurnya Soeharto sebagai presiden adalah menjadi moment terpenting dalam sejarah reformasi di tanah air.
9 tahun berlalu, semenjak reformasi bergulir Indonesia telah berganti presiden 4 kali, Sejak dilimpahkan jabatan presiden dari Soeharto ke Habibie, Lalu lewat pertarungan dramatik di Sidang Umum MPR, Gus Dur terpilih sebagai presiden . Hanya menjabat 2 tahun kemudian Gus Dur dilengserkan parlement dan digantikan Megawati yang waktu itu menjabat wakil presiden. Melalui pemilu 2004 yang merupakam pemilu presiden secara langsung akhirnya mengukuhkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI yang ke 5 .
Gerakan reformasi berhasil merubah ”wajah” Indonesia menjadi negara yang terbuka, yang tidak elergi terhadap kritik dan demonstrasi. Indonesia menjelma menjadi negara demokrasi. Hal inilah yang menjadi kebanggaan dari bergulirnya reformasi selama ini. TIDAK untuk hal lainnya. Kondisi ekonomi yang belum pulih semenjak krisis ekonomi, kesenjangan sosial yang masih mencolok, penegakan hukum yang jalan ditempat, korupsi yang masih menjadi budaya menjadi momok menakutkan pasca reformasi bergulir.
Sejatinya bukan hal inilah yang menjadi tujuan reformasi. Hakekatnya reformasi merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nyatannya sampai hari ini masih banyak keadaan yang belum berubah terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok keseharian rakyat banyak. Masih banyak rakyat yang tidak bisa makan akibat miskin, masih terdengar jerit buruh yang di PHK dan tidak mendapatkan upah yang layak, masih banyak rakyat meninggal karena sakit yang tak terobati akibat tak tersentuh rumah sakit, masih banyak para pemuda yang telah menamatkan pendidikannnya namun masih menganggur, masih banyak pungli yang makin terang-terangan disekitar kita, masih banyak anak-anak berkeliaran di jalan-jalan untuk mengemis, masih banyak dan masih banyak lagi hal lainnya yang belum juga berubah.
Tentu sudah banyak hal yang dilakukan para pemimpin negara pasca lengsernya Soeharto, namun belum juga mampu membuat rakyat tersenyum dalam menjalani harinnya. Masih terlalu berat luka yang hinggap di bumi pertiwi ini. Untungnya rakyat Indonesia di anugerahi kesabaran yang tak terhingga untuk menunggu perubahan itu. Rakyat masih tetap memaksa senyum nya keluar walaupun keadaan sudah tak mewajibkan mereka tersenyum. Akan kah kesabaran ini bertahan?
Tuesday, May 15, 2007
TRAGEDI KEMANUSIAAN
Lagi peristiwa mengenaskan terjadi di negeri ini. Senin 14 Mai 2007 kemarin di Kampung Cilangkaraya, Desa Sirna Jaya, Bekasi , Sepasang suami istri Somad (30) dan Titi (40) menempuh Jalan pintas menghabisi hidupnya dengan jalan gantung diri. Kemiskinan, ketidakberdayaannya menghadapi himpitan ekonomi diduga menjadi motifasi mereka menyerah melawan takdir. Tayangan gambar di televisi tentang peristiwa ini sangat jelas bahwa alasan kuat mengakhiri hidup pasangan ini karena ketakberdayaan mereka menghadapi kerasnya hidup. Rumah petak seadannya yang jauh dari layak menjadi potret kuat kemiskinan yang melilit kehidupan mereka.
Tragis,... mereka yang hidup tak jauh dari ibu kota negara yang menjadi pusat ekonomi nasional mengalami nasib seperti ini. Sulit rasannnya menbayangkan percakapan terakhir pasangan ini sebelum mengantungkan diri mereka hingga merenggang nyawa. Mereka mati dalam keadaan lapar, mereka mati dalam keadaan frustasi , mereka tak sanggup lagi menahan kemiskinan yang melekat di kesehariannnya. Orang boleh mencibir tindakan mereka, yang cengeng melawan hidup. Tetapi ini adalah pilihan.Pilihan yang tentu nya salah dari paradigma apapun yang berlaku di dunia. Bagi saya ini adalah tragedi kemanusiaan. Ya tragedi kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Dimana kelaparan, kemiskinan ternyata masih banyak menyelimuti kebanyakan rakyatnya.
Mungkin Somad dan Titi adalah bagian dari rakyat Indonesia yang cengeng. Yakinlah jika kondisi seperti ini masih terus berlangsung , akan kembali bermunculan rakyat-rakyat yang cengeng, yang memilih mengakhiri hidup karena menyerah dengan keadaan.
Monday, May 14, 2007
LARANGAN PENGGUNAAN VOORIDJER, SIRINE,LAMPU ISYARAT BAGI KENDARAAN PRIBADI
Pengendara di Jakarta tak lagi diperbolehkan menggunakan vorrijder (pengawalan polisi), sirene,dan lampu isyarat. Mulai hari ini,Senin 14 Mai 2007 Polda Metro Jaya akan menertibkan pelanggaran penggunaan ketiga hal tersebut.
Penggunaan voridjer, sirene,lampu isyarat yang akhir-akhir ini makin marak digunakan para pengendara yang bukan semestinya yang terkadang malah membuat gangguan kenyamanan pengguna jalan lainnnya. Kebanyakan para pengendara yang mengunakan ketiga hal itu untuk sekedar gengsi-gengsian misalnya digunakan untuk mengawal kendaraan pengantin, konvoi kendaraan tidak resmi , Pengawalan para "bos", dan lain nya yang sering kita jumpai hampir setiap hari di jalan ibu kota ini. Padahal ada payung hukum yang mengatur penggunaan hal itu.
Peraturan pemerintah (PP) nomor 43/1993 dan PP nomor 44/1993 mengatur bahwa kendaraan yang diperbolehkan menggunakan sirine dan lampu isyarat adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melakukan tugas,termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan jenazah,kendaraan petugas penegak hukum tertentuyang sedang melaksanaan tugas,kendaraan petugas pengawal kepala negara ataupemerintahan asing yang menjadi tamu negara. Kendaraan yang juga diperbolehkan menggunakan lampu isyarat warna kuning yaitu, kendaraan yang diperbolehkan untuk membangun,merawat ataumembersihkan fasilitas umum, untuk menderek kendaraan,kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun,libah bahan berbahaya, peti kemas dan alat berat.
Selain itu yang takalah maraknya adalah penggunaan nomor polisi kendaraan pribadi yang menggunakan kode khusus instasi seperti penggunaan kode khusus untuk polisi dan militer atau instansi pemerintahan. Biasanya kode instansi yang sering digunakan nomor polisi kendaraan pribadi itu adalah BP (polisi), BD (TNI-AD), BL (TNI-AL), BU (TNI-Udara), BS (instansi pemerintah). Alasan para penggunana nomor polisi dengan kode khusus ini biasannya seragam yakni keamanan selama mengendara. Karena plat khusus ini dianggap "sakti" dari razia polisi lalu lintas dan juga ditakuti para pelaku kriminal jalan raya.
Yang menjadi pertannyaan adalah, bagaimana dengan mudahnya kendaraan pribadi itu bisa memiliki plat nomor khusus?
Jawabnya tentu kita sudah sama-sama tahu!
