SENGKETA TANAH YANG ANEH.

Kasus sengketa tanah yang aneh terjadi di Meruya Selatan,Jakarta Barat. Tanah seluas 43 ha yang telah ditempati warga meruya selama ini, tiba-tiba jatuh kepemiliknnya ke tangan PT Porta Nigra melalu keputusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 1 Mai 2007. Bahkan untuk menindaklanjuti keputusan kasasi ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melakuka eksekusi tanggal 21 Mai nanti.Sengketa antara warga Meruya dan PT Porta Nigra ini, menjadi perhatian media, bahkan kalangan dewan pun tak kalah sigap menanggapi kasus ini. Sengketa tanah ini memang aneh pasalnya warga selama ini mengaku tidak pernah punya sengketa dengan siapapun. Bahkan tidak juga membeli tanah dari PT Porta Nigra,namun tiba-tiba saja kawasan itu yang ditempati hampir 5000 KK atau sekitar 21.000 warga akan dieksekusi berdasarkan putusan MA. Tidak hanya tanah milik warga, tanah milk negara yang di atasnya terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosialpun masuk dalam rencana eksekusi.
Suasana di Bilangan MeruyaSelatan menjelang eksekusi semakin memanas karena warga telah bertekad mempertahankan hak miliknya dengan jalan apapun termasuk melakukan perlawanan fisik. Di seputaran Meruya kini ramai dijumpai poster dan spanduk yang bertuliskan penentangan terhadap eksekusi. Setiap malam warga bergilir melakukan siskamling dengan dilengkapi senjata tajam untuk menghindari penyusup ke wilayah yang sedang bersengketa ini. Bahkan jika sampai eksekusi terlaksana, warga akan melakukan blokir seluruh ruas jalan yang akan menuju lokasi . Selain kesiapannnya melawan secara fisik untuk mencegah eksekusi, warga Meruya pada hari ini, Senin 14 Mai juga sudah melakukan pendaftaran untuk melakukan gugatan balik atas putusan kasasi MA yang memenagkan PT Porta Nigra ke PN Jakarta Barat. Hari ini juga komisi II DPR-RI akan memanggil fihak-fihak yang bertikai untuk menegetahui kronologis sengketa tanah ini.
Terlepas siapa yang paling berwenang atas lahan di Bilangan Meruya Selatan itu, keputusan hukum seyognyanya memang harus ditaati oleh siapapun di negeri ini. Namun untuk menunda eksekusi juga harusnya menjadi prioritas utama bagi aparat hukum karena sengketa ini melibatkan ribuan warga pasti sangat besar dampaknya jika eksekusi tetap dilaksanakan. Persoalan seperti ini memang kerap terjadi di negeri ini. Namun kejadian kali ini memang nampaknya nyata anehnya karena warga yang punya sertifikat tanahpun lahannya tak luput dieksekusi. Sertifikat milik warga tentu terjamin keasliannya karena terbukti banyak warga yang telah menjaminkan sertifikat itu ke bank. Selain itu, warga juga membayar PBB atas kepemilikan lahan mereka. Inilah yang menjadi pangkal keanehan sengketa tanah ini. Kalau memang tanah ini dalam status sengketa di pengadilan, kenapa bisa terbit sertifikat tanah warga. Tentu dalam kasus ini kembali menjadi bukti bobrok nya sistem penerbitan sertifikat. Pungli bukan sesuatu yang aneh dalam pengurusan sertifikat. Mungkin "Pungli" inilah yang menjadi benang merah dari carut-marutnya sengketa tanah di Meruya, bahkan di manapun di bumi Indonesia.